Oleh: Saeed Kamyabi

ZmnTv.com, Tangerang – Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto memulai langkah berani melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada 12 September 2025, ia menarik Rp 200 triliun dari dana kas negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) dan menyalurkannya ke enam bank Himbara: Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Syariah Nasional. (15/09/2025)

Tujuannya jelas: menggerakkan kembali ekonomi yang lesu dengan memperluas kredit bagi petani, nelayan, UMKM, dan industri lokal. Langkah ini kontras dengan pendekatan hati-hati Sri Mulyani di periode sebelumnya. Namun, apakah kebijakan ini akan menjadi pemicu kebangkitan atau justru memunculkan risiko inflasi dan penyalahgunaan?

Dana Besar, Harapan Besar

Tercatat ada Rp 425 triliun dana negara yang mengendap di BI. Purbaya memilih menggerakkan Rp 200 triliun di antaranya, dengan porsi besar untuk BRI, BNI, dan Mandiri—masing-masing sekitar Rp 55 triliun. Harapannya, kredit murah dari bank Himbara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5–6% tahun ini, sekaligus memperkuat program seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Pasar merespons positif. Saham bank-bank Himbara sempat melonjak. Namun, sejumlah ekonom, termasuk Bhima Yudhistira (Celios) dan Sekar Utami Setiastuti (UGM), mengingatkan bahaya inflasi akibat lonjakan uang beredar serta potensi moral hazard bila pengawasan lemah.

Untung-Rugi bagi Berbagai Sektor

Untuk Negara

Keuntungan: Dorongan besar bagi pertumbuhan, mengurangi ketergantungan utang luar negeri, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Risiko: Inflasi membengkak tanpa produksi riil, serta ancaman penyalahgunaan dana yang mengingatkan pada skandal BLBI.

Untuk Petani

Keuntungan: Kredit murah bisa jadi modal pupuk, benih, dan alat pertanian. Produksi pangan naik, impor berkurang.

Risiko: Gagal panen dapat memicu jerat utang. Birokrasi rumit bisa menghambat penyaluran.

Untuk Nelayan

Keuntungan: Modal baru untuk perahu dan teknologi pengolahan ikan, berpotensi mendorong ekspor perikanan.

Risiko: Cuaca buruk dan praktik overfishing bisa bikin kredit macet, sementara biaya bahan bakar terancam naik.

Untuk UMKM

Keuntungan: Akses KUR lebih luas, mendukung digitalisasi dan ekspor.

Risiko: Kredit macet meningkat bila verifikasi lemah, dengan risiko dana lebih banyak dinikmati pemain besar.

Untuk Industri Lokal

Keuntungan: Modernisasi manufaktur dan agroindustri, mendukung hilirisasi, serta memperbesar devisa.

Risiko: Biaya produksi tertekan inflasi, dan potensi kebocoran dana ke impor.

Alternatif: Sistem Ekonomi Langit

Kebijakan Rp 200 triliun ini memang menjanjikan, tetapi tetap berbasis paradigma kapitalistik yang rawan krisis. Alternatif yang ditawarkan adalah Sistem Ekonomi Langit—sistem berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang menolak riba, menjunjung zakat, dan mengedepankan bagi hasil.

Sejarah menunjukkan penerapannya berhasil: dari Baitul Maal di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, hingga model modern di UEA dan Malaysia yang berhasil mendorong pertumbuhan industri halal dan aset syariah.

Solusi untuk Menkeu Purbaya

Agar kebijakan Rp 200 triliun ini berbuah berkah, berikut langkah yang bisa ditempuh:

1. Syariah kan Himbara – arahkan dana dalam skema mudharabah ketimbang kredit berbunga.

2. Baitul Maal Modern – jadikan Kemenkeu pusat zakat nasional dengan target Rp 300 triliun/tahun.

3. Dorong Industri Halal – alokasikan 20% dana ke sektor halal (makanan, farmasi, pariwisata).

4. Edukasi & Pengawasan – bangun literasi ekonomi syariah dan terapkan audit syariah ketat.

Langkah Purbaya memang berani. Namun agar menjadi solusi jangka panjang, kebijakan itu perlu dipandu oleh prinsip keadilan dan keberkahan. Dengan mengintegrasikan Sistem Ekonomi Langit, Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tapi juga bangkit sebagai pusat ekonomi adil dan berkelanjutan.

Saeed Kamyabi – Inisiator Sistem Ekonomi Langit