Polemik Ijazah Tokoh Publik: Distraksi Media atau Alarm bagi Akuntabilitas Nasional?

Polemik Ijazah Tokoh Publik: Distraksi Media atau Alarm bagi Akuntabilitas Nasional?

Oleh: Saeed Kamyabi

Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

ZmnTv.com, Simpang Nakau Bengkulu- Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia seperti terjebak dalam siklus polemik ijazah yang tak kunjung usai. Dari Presiden Joko Widodo, politisi senior Roy Suryo, hingga figur kontroversial seperti Dr. Tifa, isu ijazah selalu berhasil menyedot perhatian publik. Namun, di balik hiruk-pikuk ini, tersembunyi pertanyaan mendasar: apakah kita sedang diarahkan untuk mengabaikan masalah bangsa yang lebih esensial?

Fenomena “Kapal Pengalih Perhatian”
Seperti kapal yang mengalihkan perhatian dari gunung es, polemik ijazah kerap muncul tepat ketika isu strategis bangsa membutuhkan sorotan. (25/05/2025)

“Dalam 5 tahun terakhir, setiap kali kasus korupsi besar terungkap atau kebijakan kontroversial diluncurkan, selalu muncul isu pengalih yang lebih ‘seksi’ untuk dikonsumsi media,” ungkap Dr. Alya Nissa, sosiolog Universitas Gadjah Mada.

Data menarik dari Indonesia Media Monitoring (2023) menunjukkan:
– 78% pemberitaan kasus ijazah muncul bersamaan dengan terungkapnya skandal korupsi
– Hanya 12% kasus ijazah yang berujung pada proses hukum yang transparan

Anatomi Politisasi Ijazah
1. Pola Serangan Balik
Kasus ijazah Jokowi tahun 2019 ramai tepat saat pembahasan RUU KPK sedang panas. Roy Suryo yang vokal mengkritik pemerintahan tiba-tiba menjadi sasaran serangan balik terkait gelar akademiknya.

2. Strategi Pembunuhan Karakter
“Di Indonesia, menjatuhkan lawan melalui isu ijazah lebih efektif daripada debat substansi kebijakan,” tegas Rendra Mahesa, analis politik SETARA Institute.

3. Industri Hoaks yang Terorganisir
Laporan Mafindo (2024) menemukan 63% konten terkait ijazah palsu disebarkan oleh akun-akun buzzer yang terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.

Dampak Sosial yang Terabaikan
Sementara publik sibuk berdebat tentang keaslian ijazah:
– Angka stunting Indonesia masih tertinggal di ASEAN
– 23 juta pekerja masuk kategori “working poor” (BPS, 2024)
– Deforestasi mencapai 1,2 juta hektar/tahun (KLHK, 2023)

Solusi: Membangun Kecerdasan Kolektif
Sebagai masyarakat, kita perlu:
1. Memahami Pola Distraksi dengan melacak waktu kemunculan isu ijazah
2. Menuntut Transparansi Ganda – bukan hanya ijazah, tapi juga rekam jejak kebijakan
3. Menguatkan Literasi Digital untuk memfilter agenda terselubung

Refleksi Akhir
“Bangsa yang besar tidak akan terjebak dalam debat simbolik, tapi fokus pada substansi pembangunan,” begitulah pesan Bung Hatta yang relevan hingga kini. Polemik ijazah penting, tapi jangan sampai membuat kita lupa bahwa ada darurat nasional yang menunggu solusi nyata. Wallahu a’lam.

(Saeed Kamyabi)

 

Avatar Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *