ZmnTv.com, Sukabumi – Bupati Sukabumi, Asep Jafar, meninjau langsung lokasi banjir yang terjadi di Jalan Raya Cangehgar, tepatnya di sekitar UPTD Puskesmas Palabuhanratu, pada Kamis pagi. Kunjungan tersebut berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga 09.45 WIB.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi unsur Forkopimda dan berbagai instansi terkait, di antaranya jajaran Polsek dan Polres, Satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan, tim SAR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pemadam Kebakaran. Kehadiran juga melibatkan warga setempat dan sejumlah awak media yang turut memantau kondisi di lapangan.

Banjir yang melanda wilayah Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan infrastruktur sekitar.

Dalam keterangannya kepada media, Bupati Asep Jafar menegaskan bahwa penanganan utama penyebab banjir, khususnya terkait normalisasi dan pengerukan sungai, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

“Permasalahan utama banjir ini berkaitan dengan kondisi sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pengerukan,” ujar Asep Jafar.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah sungai di wilayah tersebut, termasuk yang berada di kawasan perkotaan Palabuhanratu dan sekitarnya seperti aliran di Papakan, memerlukan penanganan serius berupa normalisasi dan pengerukan sedimentasi.

Meski kewenangan berada di tingkat provinsi, Bupati memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi guna mempercepat penanganan.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar pengerukan sungai dapat segera direalisasikan. Ini penting untuk mencegah banjir berulang,” tegasnya.

Menurutnya, sebelumnya telah ada upaya perbaikan oleh pihak provinsi di beberapa titik, namun belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan yang lebih komprehensif.

Ke depan, Bupati berharap adanya percepatan realisasi program normalisasi sungai yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk penambahan infrastruktur pendukung seperti tanggul penahan (TPU) guna meminimalisir risiko banjir.

“Harapan kami, normalisasi sungai segera dilakukan dan infrastruktur pendukung diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya. (Hd/Jy/Ln)