Oleh: Saeed Kamyabi
ZmnTv.com, Jakarta – Di tengah gencarnya pembangunan nasional yang sering terpusat di daratan, masih ada wajah lain Indonesia yang kerap terabaikan: lautan luas dengan ribuan pulau kecil yang menjadi tempat hidup lebih dari 7 juta jiwa masyarakat pesisir dan nelayan. Mereka adalah pahlawan pangan yang menyediakan asupan gizi, khususnya omega-3, bagi jutaan orang di darat. Namun, ironisnya, kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera, dengan fasilitas dasar yang minim dan perhatian pemerintah yang terbatas. (15/09/2025)
Kepedulian ini disuarakan oleh Gema Sasmita, Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional (Gernas) sekaligus Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI). Menurutnya, nelayan adalah ujung tombak kedaulatan maritim bangsa.
“Kita sering berteriak tentang poros maritim dunia. Tapi bagaimana bisa menjadi poros jika para nelayan, pelaut tangguh kita, masih berjuang sekadar memenuhi kebutuhan dasar? Kesejahteraan mereka adalah barometer sejati dari keberhasilan visi kelautan Indonesia,” ujarnya.
Nada serupa datang dari Brata Tridharma, Ketua Umum HMNI. Ia menegaskan bahwa nelayan membutuhkan pemberdayaan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.
“Fokus kami pada peningkatan kapasitas, akses permodalan yang adil, serta perlindungan wilayah tangkap tradisional. Nelayan sejahtera bukan karena diberi ikan, tetapi karena memiliki kail, perahu yang layak, dan laut yang terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Abdul Halim Said, Kepala Bidang Kemaritiman dan Pulau-Pulau Kecil DPP HMNI, mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap masyarakat pesisir.
“Walau jumlahnya ‘hanya’ 7 juta, mereka tetap warga NKRI yang berhak atas layanan setara sesuai amanat UUD 1945. Jangan lupa, gizi masyarakat darat pun banyak bergantung pada kerja keras mereka,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, HMNI akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 25 September 2024 di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Acara yang mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM, KKP, serta BP Taskin ini juga akan menjadi momentum bersejarah dengan diproklamirkannya Forum Nelayan Nasional (FNN). FNN hadir sebagai wadah kolaboratif yang lebih luas, menggalang kekuatan kolektif masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Kebutuhan Strategis Masyarakat Pulau Kecil
Agar nelayan dapat hidup sejahtera bahkan mewujudkan impian spiritual seperti berhaji dan umroh, terdapat sejumlah fasilitas yang mendesak untuk dipenuhi:
Infrastruktur Dasar: listrik (PLTS/tenaga bayu), air bersih dan sanitasi, transportasi laut terjadwal, serta akses telekomunikasi dan internet.
Kesehatan dan Pendidikan: puskesmas keliling/terapung, tenaga medis yang berdedikasi, sekolah dengan guru tetap, perpustakaan, dan akses digital.
Penguatan Ekonomi: cold storage, pabrik es, pelabuhan perikanan mini dengan TPI transparan, akses KUR berbunga ringan, serta pelatihan teknologi ramah lingkungan.
Jaminan Sosial dan Spiritual: BPJS dengan skema khusus, tabungan nelayan berbasis koperasi dan perbankan syariah untuk mendukung impian umroh maupun haji.
Peran HMNI dan FNN
Dalam mewujudkan hal tersebut, HMNI dan FNN berperan strategis sebagai mitra kritis pemerintah melalui:
Advokasi: mendorong pengalokasian anggaran yang memadai.
Pendampingan: memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses program pemerintah.
Pemberdayaan: membangun koperasi nelayan yang mandiri dan tangguh.
Pengawasan: memastikan program tepat sasaran.
Perjuangan Gema Sasmita, Brata Tridharma, dan Abdul Halim Said mencerminkan tekad bahwa kesejahteraan nelayan adalah harga mati. Proklamasi FNN dalam Rakernas HMNI pada 25 September nanti diharapkan menjadi babak baru dalam upaya membangun Indonesia dari pesisir dan pulau-pulau kecil.
Laut yang maju, nelayan yang sejahtera—itulah pijakan menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur.
Penulis: Saeed Kamyabi







Tinggalkan Balasan